Insentif Pemungutan PDRD

Pernah membaca atau mendengar berita pendapatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah diinfokan sangatlah minim, seakan tidak berimbang dengan tanggung jawab mereka yang sangat besar? Berita itu mungkin hanya melihat dari besaran komponen gaji pokok saja, padahal ada komponen lain yang akan diterima sebagai kepala daerah karena kedudukannya sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, yaitu melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dasar Hukum

Dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), ada instrumen yang ditujukan untuk mendorong dan memotivasi pemungut PDRD agar mengoptimalkan kinerja pemungutannya, yaitu pemberian insentif pemungutan.

Dalam Pasal 171 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan  Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja 
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Untuk peraturan pelaksanaan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Perbedaan dengan Upah Pungut

Pada pelaksanaan Undang-Undang sebelumnya, pemberian serupa diberikan dalam bentuk upah pungut. Perbedaan insentif pemungutan dengan upah pungut adalah pemberian insentif pemungutan berbasis kinerja, sedangkan upah pungut diberikan tanpa mempertimbangkan apakah kinerja yg ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Selain itu, pada pelaksanaan pemberian upah pungut terkadang diberikan pada pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan pemungutan PDRD.

Penerima Insentif Pemungutan

Insentif pemungutan secara proporsional dapat diberikan pada:

• pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan insentif pemungutan diberikan untuk keseluruhan personil dinas/badan/lembaga yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, tentu dengan mempertimbangkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing personil.

• kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan 
• sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
• pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak. Yang dimaksud dengan “tenaga lainnya” adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
• pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yaitu antara lain Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pagu Anggaran Insentif Pemungutan

Insentif pemungutan dapat dialokasikan dalam APBD paling tinggi sebesar 3% untuk provinsi, dan 5% untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembayaran Insentif Pemungutan

Pencairan insentif pemungutan dilakukan berdasarkan realisasi target pendapatan PDRD yang tercantum dalam APBD. Persentase target penerimaan PDRD yang menjadi basis pencairan insentif pemungutan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Pemberian insentif pemungutan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Contoh

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi sebagai berikut

• sampai dengan triwulan I        : 15% (lima belas perseratus
• sampai dengan triwulan II       : 40% (empat puluh perseratus
• sampai dengan triwulan III      : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
• sampai dengan triwulan IV     : 100% (seratus perseratus)

Atas penetapan kepala daerah tersebut, maka pembayaran insentif pemungutan dapat diimplementasikan dengan skema sebagai berikut:

1. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
3. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
5. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. 

Besaran Insentif Per Bulan 

Adapun besaran insentif untuk personil instansi pemungut, kepala/wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan PDRD dengan ketentuan:

1. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
4. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Adapun besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari besaran pagu Insentif pemungutan PBB P2. Sedangkan besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari besaran pagu Insentif pemungutan pajak terkait. 

----------------------

Jadi, masihkah anda berpikiran penghasilan Kepala Daerah sangat kecil? :)


Baca artikel lainnya:
Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jenis Pajak Daerah
Jenis Retribusi Daerah
Pengertian Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah