Kamis, 11 Februari 2016

Pajak Daerah - Pajak Hotel

Dalam persepsi sebagian orang, Pajak Hotel hanya dikenakan hanya sebatas pada biaya penginapan. Bila kita melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, biaya-biaya lain yang dikenakan pada aktifitas hotel, seperti layanan hiburan, juga termasuk dalam komponen Pajak Hotel.

Definisi
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

Objek Pajak 
Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. 
(Pasal 32 ayat (3) UU 28 Tahun 2009)

"Apabila terdapat diskotek dalam area fasilitas Hotel, apakah dikenakan Pajak Hiburan ataukah Pajak Hotel?"

Mengacu pada ketentuan tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas Hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan Pajak Hotel. Silang pendapat dapat terjadi antara pemerintah daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif Pajak Hiburan dapat dikenakan sampai 75%, sedangkan Pajak Hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%. Menurut penulis, pilihan jenis Pajak Daerah yang dikenakan dapat berdasarkan izin penyelenggaraan hiburannya. Apabila perizinan menyatu dengan perizinan penyelenggaraan hotel, maka dapat dikenakan Pajak Hotel. Namun bila izin penyelenggaraan hiburan terpisah dengan izin hotel, maka alternatif pengenaan Pajak Hiburan dengan tarif pajak yang lebih tinggi memiliki dasar argumentasi administrasi. 

Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah: 
  1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 
  2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian didasarkan atas izin usahanya. 
  3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 
  4. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 
  5. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 
Subjek dan Wajib Pajak Hotel
Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan Subjek Pajak Hotel adalah pihak yang mengeluarkan uang untuk pembayaran Pajak, yaitu Konsumen Hotel. Sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha Hotel yang berkewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Perhitungan Pajak Terutang
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Kata 'yang seharusnya dibayar' dapat dimaknai dengan pemberian voucher gratis menginap dan yang sejenisnya.

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Terutang = Tarif Pajak Hotel x Dasar Pengenaan Pajak

Contoh:

Berdasarkan data harga yang diambil dari web penyedia pemesanan hotel untuk harga kamar JW Marriot Jakarta untuk tanggal 13/02/2016, diperoleh harga harga kamar Rp2.011.807, yang merupakan harga diskon dari Rp3.674.858. Lalu berapakah pajak terutang apabila konsumen menginap 2 malam bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif Pajak Hotel 10%? 

Jawab.
Dalam contoh tersebut, konsumen akan membayar senilai Rp2.011.807 net tanpa membayar tambahan apapun termasuk pajak hotel. Maka dapat disimpulkan bahwa harga tersebut termasuk Pajak Hotel. Bila ditanyakan berapa pajak hotel terutang, maka seringkali dijawab dengan perhitungan:

Pajak terutang = 10% x (2 x Rp2.011.807) = Rp402.361
Jawaban ini salah karena mengalikan berdasarkan harga jual, bukan atas dasar pengenaan pajaknya. Silahkan ditest apakah Rp402.361 merupakan 10% x (2.011.807-402.361)?

Maka jawaban yang tepat adalah
Pajak terutang = 1/11 x (2 malam x Rp2.011.807).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar