Selasa, 16 Februari 2016

Pajak Daerah - Pajak Restoran

Pernahkah mendengar atau membaca istilah 'Pajak Warteg'? Apabila Anda cari terminologi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tidak akan ditemukan istilah tersebut dalam undang-undang dimaksud yang menjadi referensi untuk mengatur pemungutan Pajak Daerah. Namun bila Anda cari istilah itu di dunia maya, maka akan tersajikan berita yang hangat di kurun waktu tahun 2013, saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pajak Restoran.

Pada hakikatnya Pajak Warteg yang dibicarakan saat itu adalah penyusunan ketentuan pengenaan Pajak Restoran yang tidak hanya dikenakan pada bisnis restoran yang dipersepsikan oleh masyarakat umum pada skala restoran menengah ke atas, namun akan terikutkan rumah makan skala menengah ke bawah yang disebabkan adanya usulan penetapan kebijakan yang ditetapkan dalam perda yaitu omzet penjualan restoran. 

Definisi

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek Pajak

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service) atau pemesanan dibawa (take away order), tetap dikenakan Pajak Restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan pengecualian objek Pajak ini, maka tiap kabupaten/kota harus menetapkan besaran omzet usaha restoran yang tidak dikenakan Pajak Restoran.

Omzet restoran yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran ditetapkan oleh masing-masing Pemda dengan besaran yang berbeda. Misalnya Pemprov DKI Jakarta semula menetapkan besaran omzet dalam rancangan Perda Pajak restoran senilai Rp60.000.000,00 per tahun atau bila dihitung dalam satuan per hari hanya sebesar Rp170.000,00. Kontroversi di media terjadi karena dengan besaran seperti itu, banyak usaha kuliner atau warung tegal yang akan masuk menjadi Wajib Pajak. Akhirnya diputuskan besaran omzet yang dikenakan Pajak Restoran sebesar Rp200.000.000 per tahun. 

Berita terkait:
http://metro.news.viva.co.id/news/read/191861-dki-data-warteg-beromzet-rp60-juta
http://news.detik.com/berita/2379150/soal-pajak-warteg-jokowi-kayak-kita-kurang-objek-pajak-saja

Berikut besaran penetapan minimal omzet Pajak Restoran beberapa kabupaten/kota:


Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimaknai Subjek Pajak Restoran adalah orang yang terkena pungutan Pajak yaitu konsumen restoran. Sedangkan yang berkedudukan sebagai Wajib Pajak adalah pengusaha restoran.

Penghitungan Pajak Terutang
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Service charge yang dikenakan pada konsumen restoran juga masuk dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak.
Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.

Pajak Terutang = Dasar Pengenaan Pajak  x Tarif Pajak

Contoh:


Apabila singgah di RM d"Bundo ini, lalu memilih Paket Rp12.000 (termasuk pajak restoran) untuk dibawa pulang, maka berapa pajak terutang atas pembelian paket tersebut, dengan tarif Pajak yang ditetapkan Pemerintah Kota sebesar 10%?

Jawaban
Banyak yang akan menjawab pertanyaan ini dengan mengalikan langsung tarif dengan harga jual (Rp1,200 = 10% x Rp12.000). Namun dengan jawaban ini dapat dicek kebenarannya, apakah dasar pengenaan pajak yang merupakan selisih harga jual dengan pajak terutang adalah sebesar 10%?


Rp1.200 = 10% x Rp10.800

Maka jawaban yang tepat adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

1/11 x Rp12.000 = Rp1.091

_____________________________________________

Baca juga artikel:

29 komentar:

  1. KALAU BARU PERTAMA BUKA CAFE PAJAK APA SAJA YANG HARUS DILAPORKAN DAN DIBAYAR PAK

    BalasHapus
    Balasan
    1. Lihat dulu Perda Pajak Restoran yang berlaku di daerah masing-masing. Apakah batasan usaha yang akan didirikan masuk dalam omzet yang dikenakan Pajak Restoran. Andaikan masuk, maka usaha yang akan didirikan dapat didaftarkan ke Dinas Pendapatan Daerah.

      Hapus
  2. Pak, apakah hotel yang memiliki restoran didalamnya akan dikenai pajak berganda untuk pajak hotel dan pajak restoran? Terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pelayanan penjualan makanan di hotel hanya dikenakan Pajak Restoran saja

      Hapus
    2. Berarti untuk setiap pendapatan kamar dipungut pajak 10%, dan untuk restoran 10 %. Apakah benar begitu pak? Mohon penjelasannya, terima kasih

      Hapus
    3. Benar. Pendapatan kamar dipungut Pajak Hotel, sedangkan usaha penjualan makanan dihitung sebagai objek Pajak Restoran. Tapi pada praktiknya, karena tarif pajak hotel dan restoran pada jumlah yang sama, pihak Pemda bisa jadi tidak memperdulikan bila hitungan penjualan makanan dalam hotel dihitung sebagai omzet Pajak Hotel.

      Hapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

    BalasHapus
  4. mohon informasinya. di kabupaten malang, di kecamatan-kecamatan tertentu, ada pemungutan retribusi dalam bentuk karcis terhadap warung-warung makan yang diasumsikan sebagai restoran yang tidak memenuhi batas omzet yang telah ditentukan oleh peraturan daerah. apakah hal tersebut dibenarkan? kalau dibenarkan mohon diinformasikan dasar hukumnya apa? terima kasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pajak Restoran tidak dipungut dengan menggunakan media karcis. Maka perlu dipastikan terlebih dahulu, retribusi apa yang dipungut? Silahkan melihat uraian Retribusi sebagaimana tertera dalam lembaran karcis. Bisa jadi retribusi pelayanan persampahan.

      Hapus
  5. Di Pemda bagian apakah pajak restauran dibayarkan? Yang menghitung siapa? Pemda? Atau Owner Restoran? Bagaimana penetapan kontrol nya? Kalau mau tanya hal tsb ke mana ya? Trmks

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pada pemerintah daerah, ada unit yang ditugaskan melakukan pemungutan pajak daerah. Di beberapa daerah, ada yang dinamakan dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearh (DPPKAD) dll. Secara mudah dapat googling pada web pemda masing2.

      Daftarkan usahanya terlebih dahulu. Selanjutnya Pemda akan meyampaikan cara penghitungan beserta tarif yang dikenakan beserta prosedur pelaporannya. Secara umum, pemungutan pajak beserta penghitungannya dilakukan oleh pengusaha restoran. Satu waktu, Pemda memiliki kewenangan untuk mengontrol pemungutan pajak restoran yang dilakukan pengusaha.

      Hapus
  6. Apakah pembayaran pajak terhutang bisa dicicil? Posisi sy di bandung... Tidak memiliki NPWPd dan usaha sy blom terdaftar di dinas pajak, DPD dan belom memiliki legal aspek dll... Tapi karena di Food Court dan di struk pembayaran ada tax 10% sy merasa wajib membayar titipan konsumen tapi ga ada sosialisasi dari pihak terkait... Nuhun

    BalasHapus
  7. Apakah pembayaran pajak terhutang bisa dicicil? Posisi sy di bandung... Tidak memiliki NPWPd dan usaha sy blom terdaftar di dinas pajak, DPD dan belom memiliki legal aspek dll... Tapi karena di Food Court dan di struk pembayaran ada tax 10% sy merasa wajib membayar titipan konsumen tapi ga ada sosialisasi dari pihak terkait... Nuhun

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pada UU 28 Tahun 2009 dicantumkan ketentuan mengenai angsuran pembayaran setelah disetujui oleh Pemda. Namun ketentuan dimaksud biasanya diberlakukan pada pelaksanaan pembayaran pajak daerah setelah dilakukan pemeriksaan/audit, lalu Wajb Pajak tidak memiliki kesanggupan untuk membayar langsung secara tunai.

      Dalam kasus Pak Dion, ada baiknya segera melakukan pendaftaran usaha serta mengaministrasikan usaha sebagai Wajib Pajak Daerah. Biasanya Pemda tidak akan memberlakukan surut pembayaran pajak sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Daerah. Namun bila merasa ada beban moral bila tidak menunaikan titipan pajak konsumen, maka disisipkan saja pada pembayaran pajak restoran bulanan berikutnya. Dan memang ketika kita tidak menunaikan titipan konsumen, maka sama saja dengan mengambil yang bukan haknya. Dan saya apresiasi atas kejujuran Saudara :)

      Hapus
  8. siang pak, maaf mau tanya, service charge apakah dibebankan sebelum perhitungan pajak restoran atau sesudah pajak restoran? (menjadi DPP / tidak?)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Service charge masuk dalam perhitungan Dasar Pengenaaan Pajak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 UU PDRD yaitu: Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

      Harga jual produk restoran secara umum memperhitungkan komponen material, biaya tenaga kerja, serta overhead, selain memperhitungkan profit. Service charge masuk dalam kategori biaya tenaga kerja dan overhead.

      Hapus
  9. Mau tanya pak terkait makanan siap saji yg dijual swalayan apakah lebih tepat dikenakan ppn atau pb1 (pajak restaurant) ? Krena pada perda disebutkan subjeknya adalah pengusaha restaurant atau tata boga. Tetapi tidak ada definisi khusus untuk itu. Apakah untuk makanan siap saji yg dijual pada swalayan yg disiapkan meja dan kursi termasuk dalam katagori restauran atau tidak ? Karena mengingat main bussinesnya bkan restaurant. Dan lebih tepat dikenakan ppn atau pb1 atas penjualan makanan siap saji ini. Mohon pendapatnya... Terimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maaf salah bukan subjek pajaknya tapi wajib pajaknya maksudnya. Mohon pendapatnya

      Hapus
    2. Makanan siap saji (fastfood) masuk dalam kategori objek Pajak Restoran. Dan saat ini pun bisnis restoran siap saji dikenakan Pajak Restoran, dan tidak dikenakan PPN.

      Dalam UU PDRD dinyatakan bahwa yang dinamakan Restoran adalah Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

      Namun silang pendapat terjadi ketika mendiskusikan bisnis makanan produksi manufaktur yang disajikan seperti laiknya restoran seperti seven eleven, J-co, Dunkin Donut dll.

      Hapus
  10. Slmt mlm pak,
    Mohon pencerahannya pak,
    Saya berdomilsili dimakassar & memiliki usaha Rumah makan sejak thn 2015 yang sebelumnya pemiliknya adalah saudara sepupu namun telah meninggal dunia & saya lanjutkan namun dengan nama/merk lain.beberapa hari ini sy dikunjungi oleh petugas dari dispenda & menagih agar saya membayar pajak restoran yang selama ini belum saya berlakukan kepada konsumen terhitung sejak mulai buka tahun 2015.pertanyaaan saya apakah sy tetap punya kewajiban membayar seperti yg ditagihkan kesaya atau bisa dengan membayar 2 bulan saja sesuai kesanggupan padahal selama ini sy belum pernah menarik pajak restoran keonsumen lalu sy daftarkan usaha sy ke kantor dispenda untuk memulai menarik pajak restoran kekonsumen.mohon bantuannya pak & trimakasih sebelumnya .

    BalasHapus
    Balasan
    1. Proses pemungutan Pajak sedianya dilakukan dengan didahului proses pendaftaran dan pengukuhan sebagai Wajib Pajak. Namun secara UU, petugas Dispenda memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan pembayaran pajak walaupun pemilik restoran belum memperhitungkan komponen pajak pada harga ke konsumen. Penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

      Namun umumnya kebanyakan Pemda dapat memberikan toleransi, bila ada itikad baik pengusaha dengan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu, dan taat dalam menyetorkan pembayaran pajak tiap bulan.

      Hapus
  11. Bila omzet 1 bulan kurang dari 50 juta, wajibkah membayar pb1 pajak restoran?
    misal omzet perbulan adalah Rp. 25.000.000 x 10% = Rp. 2.500.000
    wajibkah membayar PB1? mohon saran. terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Di setiap kabupaten/kota akan menerbitkan Perda Pajak Restoran, yang salah satu pasalnya akan mengatur mengenai batasan omzet minimum yang dikenakan Pajak Restoran. Silahkan saudara mengeceknya terlebih dahulu.

      Hapus
  12. Selamat siang Pak, mobon pencerahannya. Saya baru mencoba menyewa kios di food court yang baru di bangun di Jakarta. Pemilik food court telah memungut pajak 10% kepada konsumen dan pajak itu akan disetorkan atas nama tiap2 kios. Merujuk ke perda pajak restoran Jakarta, yang termsuk objek pajak restoran adalah yang nilai penjualan melebih 200juta. Pertanyaan saya karena saya baru jualan 1 bulan dan omset tidak terllu bagus sehingga menurut perkiraan saya omzset tidak akan melebihi 200 juta / tahun, apa yang harus saya lakukan dengan PPN yang telah dipungut oleh food court tersebut? Terima kasih sebelumnya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Secara pengelolaan individu memang Anda terlepas dari kewajiban pemungutan Pajak Restoran. Namun bila pengelola foodcourt yang ditetapkan sebagai wajib pajak, dan bukan per pengelola kios, maka Pemda akan menghitung kewajiban pajak berdasarkan omzet total penjualan yang terjadi pada foodcourt tersebut.

      Hapus
  13. Selamat Pagi pak,,saya mau tanya, misalnya ada staff kedutaan makan diresto tempat saya bekerja, beliau menunjukan ID card dan menjelaskan bahwa beliau adalah merupakan subjek tidak kena pajak dan tidak mau membayar 10% pajak restoran, apakah berlaku peraturan subjek tidak kena pajak seperti staff kedutaan pada pajak Kabupaten? mohon infonya, terima kasih banyak.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Beberapa jenis pajak daerah ada yang memberlakukan pengecualian objek yang disebabkan adanya hubungan diplomatik yang memiliki kesepakatan bersama untuk tidak mengenakan pajak pada objek pajak tertentu. Kebijakan dimaksud antara lain berlaku pada Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Parkir, PBB P2 dll.

      Namun untuk Pajak Restoran, pengecualian objek pajak hanya diberlakukan pada usaha yang tidak mencapai omzet yang ditetapkan. Oleh karena itu tidak ada pengecualian pengenaan pajak restoran berkenaan dengan hubungan diplomatik antar negara.

      Hapus
  14. untuk bangka belitung minimal omzet untuk bayar pajak restoran berapa pak ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Batasan minimal omzet ditetapkan oleh Peraturan Daerah tiap kabupaten/kota. Maka tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Babel dapat berbeda. Silahkan menelusuri perda pajak restoran kabupaten/kota yang ingin diketahui (by google?), atau silahkan menghubungi Kantor Dispenda masing-masing kabupaten/kota.

      Hapus