Pernahkah mendengar atau membaca istilah 'Pajak Warteg'? Apabila Anda cari terminologi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tidak akan ditemukan istilah tersebut dalam undang-undang dimaksud yang menjadi referensi untuk mengatur pemungutan Pajak Daerah. Namun bila Anda cari istilah itu di dunia maya, maka akan tersajikan berita yang hangat di kurun waktu tahun 2013, saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pajak Restoran.
Pada hakikatnya Pajak Warteg yang dibicarakan saat itu adalah penyusunan ketentuan pengenaan Pajak Restoran yang tidak hanya dikenakan pada bisnis restoran yang dipersepsikan oleh masyarakat umum pada skala restoran menengah ke atas, namun akan terikutkan rumah makan skala menengah ke bawah yang disebabkan adanya usulan penetapan kebijakan yang ditetapkan dalam perda yaitu omzet penjualan restoran.
Definisi
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
Objek Pajak
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service) atau pemesanan dibawa (take away order), tetap dikenakan Pajak Restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.
Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan pengecualian objek Pajak ini, maka tiap kabupaten/kota harus menetapkan besaran omzet usaha restoran yang tidak dikenakan Pajak Restoran.
Omzet restoran yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran ditetapkan oleh masing-masing Pemda dengan besaran yang berbeda. Misalnya Pemprov DKI Jakarta semula menetapkan besaran omzet dalam rancangan Perda Pajak restoran senilai Rp60.000.000,00 per tahun atau bila dihitung dalam satuan per hari hanya sebesar Rp170.000,00. Kontroversi di media terjadi karena dengan besaran seperti itu, banyak usaha kuliner atau warung tegal yang akan masuk menjadi Wajib Pajak. Akhirnya diputuskan besaran omzet yang dikenakan Pajak Restoran sebesar Rp200.000.000 per tahun.
Berita terkait:
http://metro.news.viva.co.id/news/read/191861-dki-data-warteg-beromzet-rp60-juta
http://news.detik.com/berita/2379150/soal-pajak-warteg-jokowi-kayak-kita-kurang-objek-pajak-saja
Berikut besaran penetapan minimal omzet Pajak Restoran beberapa kabupaten/kota:
Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimaknai Subjek Pajak Restoran adalah orang yang terkena pungutan Pajak yaitu konsumen restoran. Sedangkan yang berkedudukan sebagai Wajib Pajak adalah pengusaha restoran.
Penghitungan Pajak Terutang
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Service charge yang dikenakan pada konsumen restoran juga masuk dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak.
Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.
Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.
Pajak Terutang = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak
Contoh:
Contoh:
Apabila singgah di RM d"Bundo ini, lalu memilih Paket Rp12.000 (termasuk pajak restoran) untuk dibawa pulang, maka berapa pajak terutang atas pembelian paket tersebut, dengan tarif Pajak yang ditetapkan Pemerintah Kota sebesar 10%?
Jawaban
Banyak yang akan menjawab pertanyaan ini dengan mengalikan langsung tarif dengan harga jual (Rp1,200 = 10% x Rp12.000). Namun dengan jawaban ini dapat dicek kebenarannya, apakah dasar pengenaan pajak yang merupakan selisih harga jual dengan pajak terutang adalah sebesar 10%?
Rp1.200 = 10% x Rp10.800
Maka jawaban yang tepat adalah dengan perhitungan sebagai berikut:
Jawaban
Banyak yang akan menjawab pertanyaan ini dengan mengalikan langsung tarif dengan harga jual (Rp1,200 = 10% x Rp12.000). Namun dengan jawaban ini dapat dicek kebenarannya, apakah dasar pengenaan pajak yang merupakan selisih harga jual dengan pajak terutang adalah sebesar 10%?
Maka jawaban yang tepat adalah dengan perhitungan sebagai berikut:
1/11 x Rp12.000 = Rp1.091
_____________________________________________
Baca juga artikel:
- Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pajak Hotel
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Penerangan Jalan
KALAU BARU PERTAMA BUKA CAFE PAJAK APA SAJA YANG HARUS DILAPORKAN DAN DIBAYAR PAK
ReplyDeleteLihat dulu Perda Pajak Restoran yang berlaku di daerah masing-masing. Apakah batasan usaha yang akan didirikan masuk dalam omzet yang dikenakan Pajak Restoran. Andaikan masuk, maka usaha yang akan didirikan dapat didaftarkan ke Dinas Pendapatan Daerah.
DeletePak, apakah hotel yang memiliki restoran didalamnya akan dikenai pajak berganda untuk pajak hotel dan pajak restoran? Terima kasih
ReplyDeletePelayanan penjualan makanan di hotel hanya dikenakan Pajak Restoran saja
DeleteBerarti untuk setiap pendapatan kamar dipungut pajak 10%, dan untuk restoran 10 %. Apakah benar begitu pak? Mohon penjelasannya, terima kasih
DeleteBenar. Pendapatan kamar dipungut Pajak Hotel, sedangkan usaha penjualan makanan dihitung sebagai objek Pajak Restoran. Tapi pada praktiknya, karena tarif pajak hotel dan restoran pada jumlah yang sama, pihak Pemda bisa jadi tidak memperdulikan bila hitungan penjualan makanan dalam hotel dihitung sebagai omzet Pajak Hotel.
DeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeletemohon informasinya. di kabupaten malang, di kecamatan-kecamatan tertentu, ada pemungutan retribusi dalam bentuk karcis terhadap warung-warung makan yang diasumsikan sebagai restoran yang tidak memenuhi batas omzet yang telah ditentukan oleh peraturan daerah. apakah hal tersebut dibenarkan? kalau dibenarkan mohon diinformasikan dasar hukumnya apa? terima kasih.
ReplyDeletePajak Restoran tidak dipungut dengan menggunakan media karcis. Maka perlu dipastikan terlebih dahulu, retribusi apa yang dipungut? Silahkan melihat uraian Retribusi sebagaimana tertera dalam lembaran karcis. Bisa jadi retribusi pelayanan persampahan.
DeleteDi Pemda bagian apakah pajak restauran dibayarkan? Yang menghitung siapa? Pemda? Atau Owner Restoran? Bagaimana penetapan kontrol nya? Kalau mau tanya hal tsb ke mana ya? Trmks
ReplyDeletePada pemerintah daerah, ada unit yang ditugaskan melakukan pemungutan pajak daerah. Di beberapa daerah, ada yang dinamakan dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearh (DPPKAD) dll. Secara mudah dapat googling pada web pemda masing2.
DeleteDaftarkan usahanya terlebih dahulu. Selanjutnya Pemda akan meyampaikan cara penghitungan beserta tarif yang dikenakan beserta prosedur pelaporannya. Secara umum, pemungutan pajak beserta penghitungannya dilakukan oleh pengusaha restoran. Satu waktu, Pemda memiliki kewenangan untuk mengontrol pemungutan pajak restoran yang dilakukan pengusaha.
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteApakah pembayaran pajak terhutang bisa dicicil? Posisi sy di bandung... Tidak memiliki NPWPd dan usaha sy blom terdaftar di dinas pajak, DPD dan belom memiliki legal aspek dll... Tapi karena di Food Court dan di struk pembayaran ada tax 10% sy merasa wajib membayar titipan konsumen tapi ga ada sosialisasi dari pihak terkait... Nuhun
ReplyDeletePada UU 28 Tahun 2009 dicantumkan ketentuan mengenai angsuran pembayaran setelah disetujui oleh Pemda. Namun ketentuan dimaksud biasanya diberlakukan pada pelaksanaan pembayaran pajak daerah setelah dilakukan pemeriksaan/audit, lalu Wajb Pajak tidak memiliki kesanggupan untuk membayar langsung secara tunai.
DeleteDalam kasus Pak Dion, ada baiknya segera melakukan pendaftaran usaha serta mengaministrasikan usaha sebagai Wajib Pajak Daerah. Biasanya Pemda tidak akan memberlakukan surut pembayaran pajak sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Daerah. Namun bila merasa ada beban moral bila tidak menunaikan titipan pajak konsumen, maka disisipkan saja pada pembayaran pajak restoran bulanan berikutnya. Dan memang ketika kita tidak menunaikan titipan konsumen, maka sama saja dengan mengambil yang bukan haknya. Dan saya apresiasi atas kejujuran Saudara :)
siang pak, maaf mau tanya, service charge apakah dibebankan sebelum perhitungan pajak restoran atau sesudah pajak restoran? (menjadi DPP / tidak?)
ReplyDeleteService charge masuk dalam perhitungan Dasar Pengenaaan Pajak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 UU PDRD yaitu: Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
DeleteHarga jual produk restoran secara umum memperhitungkan komponen material, biaya tenaga kerja, serta overhead, selain memperhitungkan profit. Service charge masuk dalam kategori biaya tenaga kerja dan overhead.
Mau tanya pak terkait makanan siap saji yg dijual swalayan apakah lebih tepat dikenakan ppn atau pb1 (pajak restaurant) ? Krena pada perda disebutkan subjeknya adalah pengusaha restaurant atau tata boga. Tetapi tidak ada definisi khusus untuk itu. Apakah untuk makanan siap saji yg dijual pada swalayan yg disiapkan meja dan kursi termasuk dalam katagori restauran atau tidak ? Karena mengingat main bussinesnya bkan restaurant. Dan lebih tepat dikenakan ppn atau pb1 atas penjualan makanan siap saji ini. Mohon pendapatnya... Terimakasih
ReplyDeleteMaaf salah bukan subjek pajaknya tapi wajib pajaknya maksudnya. Mohon pendapatnya
DeleteMakanan siap saji (fastfood) masuk dalam kategori objek Pajak Restoran. Dan saat ini pun bisnis restoran siap saji dikenakan Pajak Restoran, dan tidak dikenakan PPN.
DeleteDalam UU PDRD dinyatakan bahwa yang dinamakan Restoran adalah Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
Namun silang pendapat terjadi ketika mendiskusikan bisnis makanan produksi manufaktur yang disajikan seperti laiknya restoran seperti seven eleven, J-co, Dunkin Donut dll.
Slmt mlm pak,
ReplyDeleteMohon pencerahannya pak,
Saya berdomilsili dimakassar & memiliki usaha Rumah makan sejak thn 2015 yang sebelumnya pemiliknya adalah saudara sepupu namun telah meninggal dunia & saya lanjutkan namun dengan nama/merk lain.beberapa hari ini sy dikunjungi oleh petugas dari dispenda & menagih agar saya membayar pajak restoran yang selama ini belum saya berlakukan kepada konsumen terhitung sejak mulai buka tahun 2015.pertanyaaan saya apakah sy tetap punya kewajiban membayar seperti yg ditagihkan kesaya atau bisa dengan membayar 2 bulan saja sesuai kesanggupan padahal selama ini sy belum pernah menarik pajak restoran keonsumen lalu sy daftarkan usaha sy ke kantor dispenda untuk memulai menarik pajak restoran kekonsumen.mohon bantuannya pak & trimakasih sebelumnya .
Proses pemungutan Pajak sedianya dilakukan dengan didahului proses pendaftaran dan pengukuhan sebagai Wajib Pajak. Namun secara UU, petugas Dispenda memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan pembayaran pajak walaupun pemilik restoran belum memperhitungkan komponen pajak pada harga ke konsumen. Penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
DeleteNamun umumnya kebanyakan Pemda dapat memberikan toleransi, bila ada itikad baik pengusaha dengan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu, dan taat dalam menyetorkan pembayaran pajak tiap bulan.
Bila omzet 1 bulan kurang dari 50 juta, wajibkah membayar pb1 pajak restoran?
ReplyDeletemisal omzet perbulan adalah Rp. 25.000.000 x 10% = Rp. 2.500.000
wajibkah membayar PB1? mohon saran. terima kasih
Di setiap kabupaten/kota akan menerbitkan Perda Pajak Restoran, yang salah satu pasalnya akan mengatur mengenai batasan omzet minimum yang dikenakan Pajak Restoran. Silahkan saudara mengeceknya terlebih dahulu.
DeleteBenar begitu perhitungan nya selama /bulan?
DeleteSelamat siang Pak, mobon pencerahannya. Saya baru mencoba menyewa kios di food court yang baru di bangun di Jakarta. Pemilik food court telah memungut pajak 10% kepada konsumen dan pajak itu akan disetorkan atas nama tiap2 kios. Merujuk ke perda pajak restoran Jakarta, yang termsuk objek pajak restoran adalah yang nilai penjualan melebih 200juta. Pertanyaan saya karena saya baru jualan 1 bulan dan omset tidak terllu bagus sehingga menurut perkiraan saya omzset tidak akan melebihi 200 juta / tahun, apa yang harus saya lakukan dengan PPN yang telah dipungut oleh food court tersebut? Terima kasih sebelumnya.
ReplyDeleteSecara pengelolaan individu memang Anda terlepas dari kewajiban pemungutan Pajak Restoran. Namun bila pengelola foodcourt yang ditetapkan sebagai wajib pajak, dan bukan per pengelola kios, maka Pemda akan menghitung kewajiban pajak berdasarkan omzet total penjualan yang terjadi pada foodcourt tersebut.
DeleteSelamat Pagi pak,,saya mau tanya, misalnya ada staff kedutaan makan diresto tempat saya bekerja, beliau menunjukan ID card dan menjelaskan bahwa beliau adalah merupakan subjek tidak kena pajak dan tidak mau membayar 10% pajak restoran, apakah berlaku peraturan subjek tidak kena pajak seperti staff kedutaan pada pajak Kabupaten? mohon infonya, terima kasih banyak.
ReplyDeleteBeberapa jenis pajak daerah ada yang memberlakukan pengecualian objek yang disebabkan adanya hubungan diplomatik yang memiliki kesepakatan bersama untuk tidak mengenakan pajak pada objek pajak tertentu. Kebijakan dimaksud antara lain berlaku pada Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Parkir, PBB P2 dll.
DeleteNamun untuk Pajak Restoran, pengecualian objek pajak hanya diberlakukan pada usaha yang tidak mencapai omzet yang ditetapkan. Oleh karena itu tidak ada pengecualian pengenaan pajak restoran berkenaan dengan hubungan diplomatik antar negara.
untuk bangka belitung minimal omzet untuk bayar pajak restoran berapa pak ?
ReplyDeleteBatasan minimal omzet ditetapkan oleh Peraturan Daerah tiap kabupaten/kota. Maka tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Babel dapat berbeda. Silahkan menelusuri perda pajak restoran kabupaten/kota yang ingin diketahui (by google?), atau silahkan menghubungi Kantor Dispenda masing-masing kabupaten/kota.
DeleteMalam, kalau dalam 1 PT mengelola 2 usaha resto yg berbeda merk, maka apakah pendaftaran NPWPd harus 2 afau cukup 1 saja? kemudian yang didaftarkan sebagai wajib pajak itu harus direktur PT atau bagaimana?
ReplyDeleteUntuk memenuhi kejelasan penyampaian laporan omzet penjualan yang menjadi basis perhitungan pajak (Dasar Pengenaan Pajak/DPP), maka Pemda seharusnya menetapkan prosedur penyampaian perpajakan dilakukan per unit usaha. Itu artinya ketika satu unit usaha induk memiliki berbagai macam usaha yang dikenakan pajak daerah, tetap saja pelaporan pajak daerah dilakukan per gerai usaha.
Deleteselamat siang pak, saya mau tanya. apa setiap restoran harus punya npwpd? apabila restoran sdh memungut pb1 ke customer, apakah pb1 itu harus dilapor dan disetorkan ke dispenda setempat sedangkan npwpd masih on proses dalam pembuatan
ReplyDeleteSetiap Wajib Pajak Daerah harus memiliki identitas sebagai wajib pajak yaitu dilakukan dengan penetapan NPWPD. PB1 itu istilah lama dari Pajak Restoran. Maka setiap pengenaan PB1/Pajak Restoran tentu harus disetorkan dan dilaporkan ke Dispenda.
DeleteKalau saya punya rumah makan dan jual juga oleh oleh khas daerah, apakah oleh oleh itu masuk dalam pajak restoran tersebut
ReplyDeleteUmumnya Pemda akan mengenakan seluruh omzet penjualan makanan sebagai dasar perhitungan Pajak Restoran.
DeleteSelamat malam pak mau tanya pengklasifikasian antara kafe dengan restoran spt apa ya? Krn sy baru membuka usaha cm ada pilihan unt kafe dan restoran pengkategoriannya spt apa ya pak? Terimakasih sebelumnya
ReplyDeleteDefinisi seperti itu dapat ditemukan pada Perda Kabupaten/Kota yang memberlakukan Pajak Restoran, mengingat definisi detail demikian tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Silahkan dapat dilihat dalam Perda atau Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di daerah Bapak/Ibu, atau bisa ditanyakan ke petugas Dinas Pendapatan Daerah yang ada di daerah Bapak/Ibu
DeleteSelamat Sore Pak. Mohon pencerahannya.
ReplyDeleteuntuk subjek pajak dari orang pemerintahan misalnya organisasi ASEAN. apakah mereka berhak untuk tidak di kenakan PB 1?
terima kasih
Tidak ada ketentuan pengecualian objek Pajak Restoran terkait status subjek Pajak.
DeleteSaya punya usaha makanan, saya mau memenuhi semua aspek peraturan yang berlaku, apa saja yang harus saya penuhi agar usaha saya bersifat legal?
ReplyDeleteDaftarkan usaha Saudara ke Dinas yang menyelenggarakan perizinan restoran dan ke Dinas yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah.
DeleteDr contoh bapak diatas, yg dicantumkan di kwitansi dinas jumlah yg mana ya? 12.000 ato 10.909.. Disini kasusnya kami sebagai PPTK di sebuah dinas... Mkasih pak
ReplyDeleteDalam pembebanan belanja APBD, pembelian konsumsi tetap dihitung total belanja.
Deletebila penjualan kurang dari 15jt/bulan, apakah tetap bayar pajak restoran? untuk penjualan take away apakah tetap kena pajak restoran?
ReplyDeleteTake-away atau delivery tetap dihitung sebagai objek perhitungan omzet penjualan yang dikenakan Pajak Restoran. Batasan omzet yang dikenakan Pajak Restoran berbeda-beda tiap kabupaten/kota. Silahkan melihat Perda Pajak Restoran atau dapat ditanyakan ke Dinas Pendapatan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.
DeleteSelamat malam pak mau tanya apa di dalam uu perpajakan memang ada yang namanya kurang bayar pajak?? Padahal setiap bulan kita bayar sesuai dengan
ReplyDeleteketentuan
Ada. Di UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan ketentuan mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Apabila dalam pemeriksaan didapat data bahwa omzet penjualannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan, maka Pemda bisa mengenakan SKPDKB. Apabila Wajib Pajak merasa data yang disampaikan telah benar, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Pemda.
DeleteSaya mau tanya. Apakah warnet termasuk dikenakan pajak daerah jenis hiburan. Trus bagaimana cara perhitungannya jika dikenakan pajak 10%. Dan apakah wajar pemerintah menyuruh pembayaran nya setiap bulan. Tolong dijwb ya. Makasih
ReplyDeleteWarnet bisa dikategorikan permainan ketangkasan dalam Objek Pajak Hiburan, bila layanannya dominasi game online
DeleteSore pak, mohon pencerahannya. untuk biaya delivery atau utilities (biaya sewa alat seperti mic yang disediakan oleh rest) apakah di kenakan pajak restoran? terima kasih
ReplyDeleteObjek Pajak Restoran hanya sebatas penjualan makanan dan minuman
DeleteSaya mohon maaf baru membalas. Notifikasi di email tenggelam oleh kiriman email lainnya.
ReplyDeleteUsaha saya masuk usaha kecil jual makanan di Surabaya, omset tidak sampai 15 juta perbulan. Tapi saya tetap disuruh bayar pajak restoran 10 persen dari omset.. Dispenda bilang berapapun omsetnya, berapapun bayarnya akan tetap diterima. Apakah ada dasar hukumnya??
ReplyDeleteSetiap pemberlakuan pajak restoran, Pemda (Kota Surabaya) wajib mencantumkan batasan omzet yang dapat dikenakan Pajak Restoran. Coba dicari Perda Pajak Restoran Kota Surabaya, barangkali bisa ditelusuri melalui google.
DeleteSelamat malam pak, mau tanya untu pajak hotel dienaan 21% dengan breakdown 10% adalah SC, 10% Pajak daerah,trus yang 1% buat apa ya pak ?
ReplyDeletePengenaan tambahan sampai 21% biasanya ditemukan pada pelayanan Restoran, atau Restoran yang berada di Hotel. Beberapa restoran ada yg mengenai Service Charge 10%, lalu dikenakan Pajak Restoran.
DeleteSebagai ilustrasi harga makanan Rp1.000, dikenakan SC 10% menjadi Rp1.100. Lalu dikenakan Pajak Restoran sehingga menjadi Rp1.210, sehingga secara kumulatif ada tambahan 21% dari harga dasarnya.
seandainya sudah dipunggut pph padal 23, apa tetap terhutang pajak makan minum pemerintah daerah
ReplyDeleteMakanan/minuman yang menjadi objek Pajak Restoran seharusnya tidak dikenakan PPh pasal 23.
DeleteSelamat pagi pak, mohon penjelasannya. untuk pelaporan pajak restoran ke DISPENDA jika melewati akhir tahun dan masuk ke tahun selanjutnya, namun pajak sudah dibayarkan, apakah dikenakan sanksi tertentu atau berupa denda karena melewati pergantian tahun?
ReplyDeletePelaporan pajak pada Bulan Desember pasti akan melewati tahun anggaran. Pelaksanaan sanksi/denda umumnya diberlakukan bila melewati batas waktu yg ditentukan tiap bulannya. Silahkan melihat ketentuan pelaksanaan pembayaran pada Peraturan Walikota/Bupati atau peraturan lainnya yang mengatur tata cara pembayaran di masing-masing Kabupaten/Kota
DeleteApakah pajak restoran sama ppn itu sama artinya ? Maaf ya pak saya awam
ReplyDeletePPN dan Pajak Restoran masuk dalam kategori pajak yang dikenakan atas barang (goods) dan jasa (services). Di Indonesia kedua pajak itu dibedakan karena level Pemerintah yang melakukan pemungutan serta objeknya diatur berbeda. Pemungutan PPN dilakukan oleh Pemerintah Pusah/Ditjen Pajak, sedangkan Pajak Restoran dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota.
Deletesaya ada usaha kecil2an rumahan anggaplah kios 9 bahan pokok modal kurang lebih 30jt dan saya jualan di kompleks perusahaan. pemda nagi pajak reklame sedangkan saya merasa tidak reklame, kalau reklame perusahaan sudah bayar karena ada nama perusahaan itu yang di bayar tapi saya nama kiosnya ga ada ko di tagi pajak minta penjelasan
ReplyDeleteAnda berhak untuk menolak pembayaran Pajak Reklame bila merasa tidak ada atau meliki reklame
DeletePerusahaan saya bergerak di bidang Catering. Pelayanannya ada diberbagai daerah di Jakarta, ada Jaktim, Jaksel, Jakbar,dan Jakut Adapun Perusahaan berdomisili di Jaktim. Apakah kami harus mendaftarkan usaha tersebut ke masing2 daerah dimana subyek pajak berada ataukah cukup di Dispenda tempat domisili perusahaan berada. Mohon pencerahannya ya Pak..
ReplyDeleteCukup di dispenda tempat domisili perusahaan.
DeleteSlamat siang pak. Ini saya mau daftar usah sya online / yang lagi hits gofood . Apakah saya juga hrus wajib byar pajak pak .
ReplyDeletePenjualan online hanya sebuah cara untuk pemesanan dan pengantaran. Esensinya sama, yaitu penjualan makanan dan minuman. Namun penjualan makanan yang dikenai pajak restoran adalah yang omzetnya telah melampaui omzet penjualan makanan/minuman yang ditetapkan dalam Perda pajak restoran di masing-masing Kabupaten/Kota
DeleteMau tanya batas omzet minum yg tidak kena ppn untuk kota bandar lampung brp
ReplyDeleteMohon maaf, tidak tersedia data utk omzet penjualan makanan minuman yang tidak dikenakan Pajak Restoran. Silahkan dapat dicari di Perda masing-masing Kabupaten/Kota atau dapat ditanyakan ke Dispenda
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteSiang pak,mohon pencerahannya.saya memiliki stand kentang goreng,apakah harus bayar pajak daerah? Apakah pembayaran pajak daerah ini 10% dr omzet yg di dapat tiap? Krn omzet yg saya dapat tidak terlalu banyak,dan tiap bln saya harus bayar sewa di mall nya,itupun pendapatan tiap blnnya minus krn usaha saya ini masih baru.
DeleteTerimakasih.
Setiap daerah (kabupaten/kota) memberlakukan berbeda-beda atas kebijakan penerapan omzet yang dikenakan Pajak Restoran. Sila dicari Perda yang mengatur atau dapat menghubungi instansi pemungut Pajak Daerah di domisili Anda.
Deletepok mohon dijelaskan penghitungan pajak restoran yang 10%, saya belum ngerti penghitungannya,terima kasih.
ReplyDeleteSecara mudahnya, bila harga yang dijual ke konsumen Rp11.000, maka:
Delete1. Rp10.000 itu menjadi harga penjualan yang diterima pedagang,
2. Rp1.000 (10% dari Rp10.000) yang terhitung sebagai Pajak Restoran dan disetor ke Pemda
Kalau jualan kopi di rumahan atau ruko yang hanya menjual ke gojek dan grab , sehingga tidak menyediakan tempat duduk. apakah kena pb1 juga ??
ReplyDeleteYang menjadi batasan dikenakan atau tidak adalah omzet penjualannya. Setiap kabupaten/kota memiliki batasan yang berbeda pada nominal omzet berapa usaha penjualan makanan/minuman yang dapat dikenakan Pajak Restoran
DeleteApakah bisa mengajukan keberatan untuk tarif pengenaan pajak sebesar 10% karena mayoritas pembeli saya anak sekolahan. Misalnya seperti pajak pph 21 final yg sekarang jadi 0,5 % dari sebelumnya 1% saja bisa dan saya jadi lebih mudah dan senyum bayarnya.
ReplyDeleteBaiknya dipelajari dulu Perda Pajak Restoran yang berlaku di kabupaten/kota tempat anda berusaha. BIsa jadi tidak termasuk omzet yang dikenakan Pajak Restoran.
DeletePak tolong tanya untuk penjualan paket acara (termasuk makanan dari resto sendiri, tapi entertainment dan dekorasi dari vendor lain) ke customer perhitungan pajak restorannya bagaimana ya? Apakah pendapatan dari dekorasi dan entertainment juga kena pajak resto dan dihitung dalam omset penjualan padahal hanya uang lewat saja karena uangnya untuk digunakan membayar vendor? Terima kasih
ReplyDeleteJika dalam satu invoice/faktur penagihan sepertinya sulit untuk menghindari pengenaan pajak restoran walaupun bukan biaya langsung produksi makanan. Namun praktik pengenaan ini lazim terjadi misalnya di cafe atau restoran yang menyediakan sajian hiburan live music. Pihak penyedia jasa akan memasukkan komponen biaya lain dalam kalkulasi biaya pokok yang akan dijual.
Deletepak apakah wajib pajak restoran wajib mencantumkan tax/pajak di struk?
ReplyDeleteSebagai bentuk pertanggungjawaban serta transparansi kepada customer yang dikenai pajak (diistilahkan dengan subjek pajak) maka sangat dianjurkan untuk mencantumkan nominal pajak restoran yang dikenakan. Namun memang tidak diwajibkan karena nominal yang dibayar oleh customer menjadi harga transaksi sepenuhnya baik itu dicantumkan dalam struk atau tidak.
Delete