Rabu, 29 Maret 2017

Retribusi Izin Gangguan

Apa yang terjadi bila di wilayah permukiman yang didiami, tiba-tiba muncul aktifitas usaha di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang berefek terganggunya kenyamanan masyarakat sekitar? Ambil contoh, bila tetiba muncul aktifitas perbengkelan di deretan perumahan, di mana masyarakat sekitar tidak pernah meniatkan lingkungan mereka menjadi area bisnis lengkap dengan kebisingannya. Tentu kejadian seperti ini mengganggu dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas pengelolaan wilayah, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengaturan agar bagian-bagian dalam masyarakat dapat terwadahi kepentingannya tanpa harus mengganggu kepentingan bagian masyarakat lainnya. Masyarakat tentu butuh kehadiran bengkel motor/mobil, toko kelontong dan swalayan, rumah makan, toko material bangunan dan lain-lainnya, namun lokasi operasional usaha-usaha tersebut harus diatur sehingga tidak terjadi unit bisnis berdiri di area yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Dasar Hukum 

Pada masa penjajahan Belanda, pengaturan fungsional wilayah telah menjadi perhatian bagi pengelola administrasi pemerintahan saat itu. Untuk pengaturan mengenai pendirian aktifitas bisnis tertentu dan wilayah mana-mana saja yang diperkenankan untuk pendiriannya, maka telah diterbitkan Undang-Undang (Ordonansi) Gangguan/Hinderordonnantie  dalam lembaran negara (Staatsblad) Tahun 1926 Nomor 226, yang sering diistilahkan dengan izin HO. Dalam Undang-Undang dimaksud, ada pengaturan wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai area yang tidak diperkenankan untuk pendirian beberapa aktifitas bisnis dan industri tertentu. Selanjutnya UU tersebut disempurnakan terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 450

Sampai saat ini pengaturan dan penerbitan Izin Gangguan masih dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun belum ada peraturan setingkat undang-undang yang diterbitkan untuk menggantikan Stb 1926 No. 226. Peraturan pelaksanaan yang mendasari pengaturan Izin Gangguan baru sebatas pada tingkatan Peraturan Menteri yaitu Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah direvisi dengan Permendagri 22 Tahun 2016.

Dalam Permendagri dimaksud, disebutkan bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. Salah satu yang disinggung dalam peraturan dimaksud adalah mengenai pengecualian pendirian industri yang tidak memerlukan pengajuan retribusi Izin Gangguan yaitu apabila instalasi industri dilakukan dalam kawasan industri. Seluruh dampak gangguan yang ditimbulkan dari aktifitas operasional industri dianggap minim gangguan pada masyarakat karena umumnya kawasan industri secara lokasi terpisah dari lingkungan permukiman serta seluruh sarana dan inrastruktur kawasan industri telah dipersiapkan untuk mengantisipasi efek samping dari pengelolaan industri.

Definisi 
Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempatusaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 

Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tempat usaha/kegiatan yang dimaksud adalah kawasan industri yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan pengecualian pengajuan Izin Gangguan beserta pembayaran retribusinya diharapkan menjadi insentif dan stimulan agar industri dapat memusatkan pendirian industrinya pada kawasan yang telah dipersiapkan segala sarananya untuk meminimalkan dampak negatif operasional industri.

Dalam penjelasan Undang-Undang 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa bila dibanding UU Nomor 34 Tahun 2000, objek Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja

Tarif Retribusi

Berdasarkan penjelasan UU PDRD, mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi Izin Gangguan dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Dalam penghitungan besaran Retribusi Izin Gangguan yang akan dikenakan, umumnya Pemerintah Kabupaten/Kota mencantumkan rumus yang memperhitungkan luas areal usaha, jenis usaha, lokasi usaha, serta dampak gangguan yang ditimbulkan. Jenis usaha yang menimbulkan limbah pada lingkungan tentu akan mempunyai bobot atau indeks yang lebih besar bila dibandingkan dengan industri yg ramah lingkungan. Lokasi yang tidak dalam peruntukan usaha juga akan dikalkulasi lebih dalam perhitungan besaran retribusi.

Jumat, 24 Maret 2017

Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet

Gambar nationalgeographic.com
Saat mendengar kata-kata 'sarang burung walet', alam pikir kita akan dituntun oleh produk yg bernilai tinggi karena harga jual yang mahal serta menjadi komoditi yang laku di pasaran internasional. Secara umum sarang burung walet bukan komoditas yang dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Tidak dikenal dalam tradisi kuliner nasional menggunakan bahan baku dari sarang burung walet.


Sarang burung walet terkenal karena menjadi bahan baku sajian mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat Tiongkok. Konon, makanan tradisional Tiongkok ini dikenal sejak Dinasti Tang memerintah pada Tahun 618-907M. Sajian sarang burung walet dikenal karena termasuk dalam literatur pengobatan tradisional Cina dengan khasiat sebagai resep perawatan kecantikan dan kebugaran tubuh. Dahulu, kuliner mewah yang biasa disajikan dalam hidangan sup ini,  hanya dapat dinikmati oleh para keluarga kerajaan saja. Bahan baku sarang burung walet diperoleh dari wilayah Asia Tenggara. Dengan kepercayaan atas khasiatnya serta keterbatasan pasokan bahan bakunya, sarang burung walet sampai saat ini tetap menjadi komoditi bahan baku makanan yang tidak murah harganya.



Pada mulanya pengambilan sarang burung walet dilakukan pada habitat alam tempat sarang burung walet berada. Sarang burung walet diproduksi dari air liur burung walet itu sendiri, dan biasanya habitat alam yang menjadi hunian mereka adalah gua-gua yg bersisian di pinggir pantai. Di Indonesia sarang burung walet dapat ditemukan pada gua-gua pantai laut selatan. Pengambilan sarang burung walet kerap berisiko tinggi disebabkan pengambilannya dilakukan dengan peralatan sederhana pada posisi langit-langit gua di tengah debur ganas ombak laut selatan.



Gambar Bisfren.com
Namun pada era saat ini pemanfaatan sarang burung walet telah dapat dilakukan melalui metode penangkaran. Pada awalnya, beberapa burung walet ada yang secara liar membuat sarang burung walet di rumah-rumah warga. Setelah melihat prospek keuntungan dari hadirnya sarang burung walet di tengah kediaman mereka, maka para penangkar burung walet mulai serius dengan membuat bangunan yang akan menarik burung walet untuk membuat sarang di sana.


Bangunan Penangkaran Burung Walet (gambar dari http://bapenda.jabarprov.go.id)
Definisi
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga (walet sarang putih), collocalia maxina (walet sarang hitam), collocalia esculanta (walet sapi), dan collocalia linchi (walet linci).

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Tidak termasuk objek pajak adalah:
  1. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  2. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Ketentuan jenis PNBP yang dikecualikan sebagai Objek Pajak, dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam dengan uraian sebagai berikut:
  1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar  (IIUPTSL) adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
  2. IIUPTSL meliputi iuran izin pengedar dalam negeri, iuran izin pengedar luar negeri, iuran izin penangkaran, iuran izin peragaan, iuran izin lembaga konservasi, izin pengelolaan sarang burung walet di dalam zona/blok pemanfaatan kawasan pelestarian alam, iuran izin pengusahaan taman buru, iuran akta buru di taman buru, iuran hasil buruan satwa buru dan iuran izin pengambilan sampel penelitian (mati/bagian-bagian).
Pajak Sarang Burung Walet termasuk salah satu jenis pajak daerah yang baru dapat dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota sejak ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pada UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD, jenis pajak ini belum termuat sebagai salah satu opsi pajak daerah. 

Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Pihak yang dibebani Pajak (Subjek Pajak) Sarang Burung Walet adalah orang pribadi
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Demikian pula pengusaha sarang bur
ung walet berkedudukan pula sebagai Wajib Pajak yang menyampaikan laporan omzet usaha yang akan dikenakan beban Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.



Sarang burung walet dijual berdasarkan bentuk, asal pengambilan serta kualitasnya. Dalam laman harga.web.id, diuraikan ilustrasi harga sarang burung walet sebagai berikut:



Kendala Pemungutan Pajak
Secara umum transaksi bisnis sarang burung walet hanya melibatkan pengusaha atau sarang burung walet dengan pembeli yang akan mengekspornya ke luar negeri. Saat ini banyak Pemerintah Daerah belum dapat secara optimal melaksanakan jenis pajak ini, mengingat sistem penjualannya masih dilakukan secara tradisional. Akhirnya Pemerintah Daerah hanya mengandalkan kerelaan dan kejujuran pengusaha dalam penyetoran pajaknya.

Demikian pula kerap terjadi pasang surut permintaan serta harga pasar sarang burung walet yang kadang mengakibatkan lesunya gairah usaha ini. Di beberapa daerah ada yang akhirnya mengusulkan pencabutan perda pajak sarang burung walet disebabkan daerah tersebut minim potensi atau juga terjadi menurunnya tingkat perdagangan sarang burung walet.


Rabu, 08 Februari 2017

Pajak Daerah - Pajak Parkir

Sistem parkir robotik akibat keterbatasan dan mahalnya lahan (Gambar nytimes.com)

Instrumen yang digunakan di beberapa negara untuk pembatasan kendaraan dalam rangka pengendalian lalu lintas antara lain dilakukan melalui pungutan Parkir. Di beberapa negara yang memiliki permasalahan jumlah penduduk yang tinggi, dampaknya antara lain akan menghadapi permasalahan keterbatasan jumlah infrastuktur jalan bila dibandingkan dengan kenaikan jumlah pemilikan kendaraan. Maka di beberapa negara untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengenaan pungutan biaya parkir yang tinggi menjadi salah satu alternatif solusi, agar memaksa warga masyarakatnya untuk lebih menggunakan transportasi publik.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota untuk menggunakan Pajak Parkir sebagai salah satu instrumen untuk pengendalian lalu lintas di wilayahnya masing-masing. Hal ini dapat terlihat pada kenaikan tarif yang semula tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 sebesar 20%, dinaikkan menjadi 30%. Kenaikan dimaksudkan memberi ruang bagi Pemerintah Daerah dapat memberlakukan tarif tinggi pada jasa parkir sehingga terjadi disinsentif bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi. Apabila kenaikan tarif parkir tidak disertai kenaikan tarif Pajak Parkir, maka kenaikan tarif parkir hanya akan menguntungkan pengusaha pengelola jasa parkir. Bila kenaikan tarif parkir juga disertai pembelakuan kenaikan tarif Pajak Parkir, maka perolehan pendapatan bisnis parkir juga akan masuk dalam Kas Pemerintah Daerah.

Definisi 
Definisi Parkir menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, makna Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Adapun istilah Berhenti diartikan sebagai keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Perbedaan dengan Retribusi Parkir salah satunya adalah Retribusi Parkir dipungut atas jasa layanan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pengelolaan parkir yang dikenakan pajak parkir adalah pengusaha yang bergerak di bidang usaha perpakiran.

Ketentuan Perparkiran
Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran atau berupa penunjang usaha pokok.

Sedangkan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Lalu bagaimana dengan tempat usaha seperti rumah makan, toko swalayan, dan tempat usaha lainnya dengan area parkir yang tidak terlalu luas, apakah harus mengajukan izin perpakiran? Silahkan membaca di sini.

Objek Pajak
Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pengecualian Objek Pajak
Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:
  1. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  2. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  3. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
  4. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Subjek dan Wajib Pajak
Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Perhitungan Pajak
Pajak terutang setiap masa Pajak = Dasar pengenaan pajak x Tarif Pajak


Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. 

Bilboard Parkir Gratis (gambar http://www.livindocontractor.com)

Dengan ketentuan tersebut, maka bagi tempat usaha seperti toko swalayan atau usaha lainnya yang menyelenggarakan layanan perpakiran namun tidak memungut biaya parkir pada pelanggannya, maka tetap dapat dikenakan pungutan Pajak Parkir walaupun tidak ada pendapatan apa pun yang diterima dari perparkiran. Bila tetap dipungut, maka Pemerintah perlu menetapkan kebijakan penetapan dasar pengenaan pajak mengingat tidak ada uang tunai yang diterima dari pengelolaan perparkiran.

Rabu, 04 Mei 2016

Retribusi Daerah - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Gambar: Persadasokkatama.com

Salah satu sektor yang terus menggeliat dan berkembang di era saat ini adalah telekomunikasi. Pertumbuhan pengguna layanan telekomunikasi tidak pernah surut, selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Seiring itu pula tentu pendapatan penyelenggara jasa telekomunikasi akan mengalami pertumbuhan positif. Salah satu indikasi yang terlihat nyata adalah iklan perusahaan telekomunikasi sangat marak pada media-media informasi, menandakan porsi belanja iklan yang sangat besar telah dialokasikan oleh tiap  provider penyelenggara jasa telekomunikasi.

Dengan tersebarnya jasa telekomunikasi sampai ke pelosok daerah, maka terbuka peluang untuk mendesain pungutan pajak daerah atau retribusi daerah. Wacana yang bergulir bermacam-macam antara lain pengenaan pajak telepon. Pada akhirnya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan pungutan di sektor telekomunikasi yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah  pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. 

Subjek dan Wajib Retribusi
Subjek Retribusi atau pihak yang dikenakan biaya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa ini. Demikian pula Wajib Retribusi Jasa Umum adalah pihak yang sama. 

Tarif Retribusi
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Prinsip penetapan tarif retribusi Jasa yaitu memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian
atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa memperhitungkan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Tarif yang ditetapkan sebagai harga layanan tidak diperhitungkan dari total besaran biaya yang dikalkulasi, namun hanya persentase tentu dari hitungan total besaran biaya.

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
(Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Penghapusan Ketentuan Tarif Retribusi berdasarkan NJOP
Perusahaan yang bergerak di jasa layanan menara telekomunikasi telah melayangkan permohonan uji materi terhadap pasal panduan penetapan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 124 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pihak yang mengajukan uji materi merasa keberatan dengan praktik penetapan tarif retribusi yang tidak lagi memperhitungkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, namun dengan rumus praktis yaitu perkalian tarif maksimal yaitu sebesar 2% dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara telekomunikasi.

Pada 26 Mei 2015, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XI/2014 yang menghapuskan ketentuan dalam penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009. Dengan putusan MK dimaksud, maka penetapan tarif dengan menggunakan rumus perkalian dengan NJOP tidak dapat lagi diberlakukan.

Perhitungan Retribusi
Menindaklanjuti putusan tersebut, Ditjen Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan telah merekomendasikan formula penetapan tarif retribusi sebagai berikut:

RPMT = TP x TR
Keterangan:
RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP        : Tingkat Penggunaan Jasa
TR        : Tarif Retribusi

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Sedangkan Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan. Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
a.    honorarium petugas pengawas;
b.    transportasi;
c.    uang makan; dan
d.    alat tulis kantor

Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan:
a.    zonasi;
b.    ketinggian menara;
c.    jenis menara; dan
d.    jarak tempuh.


Kamis, 14 April 2016

Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan


Dalam sebuah kesempatan audiensi dengan anggota DPRD, salah seorang anggota dewan berkeluh kesah mengenai fasilitas penerangan jalan yang sangat minim di kabupatennya. Ia menyalahkan pihak PLN yang telah semena-mena memungut Pajak Penerangan Jalan tanpa menunaikan kewajibannya memberikan sarana penerangan jalan pada masyarakat yang telah dipungut Pajak. 

Bila melihat pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, yang dilakukan dengan memasukkan komponen pajak dalam tagihan pembayaran listrik atau potongan biaya pada lembaran voucher pulsa PLN prabayar, maka dapat muncul persepsi di masyarakat bahwa tanggung jawab untuk menyediakan jasa penerangan jalan adalah PLN. Padahal PLN hanya berfungsi sebagai pemungut, yang selanjutnya akan disetorkan pengelolaan dana hasil pemungutannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Objek Pajak
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. 

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh dari sumber sendiri adalah pengguna tenaga listrik memperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasional secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi. Atau terkadang ditemui sebuah instalasi industri dengan kebutuhan listrik yang sangat besar menggunakan pembangkit tenaga listrik sendiri disebabkan lokasi yang terpencil atau kebutuhan energi listrik yang dibutuhka tidak dapat tercukupi dari PLN.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:
  • penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  • penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; 
  • penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan 
  • penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan  Daerah.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sebagai contoh semua pelanggan PLN akan dikenakan Pajak Penerangan jalan saat membayar tagihan listrik baik pembayaran listrik prabayar maupun pasca bayar.



Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dengan ketentuan tersebut, Wajib Pajak Penerangan Jalan yang menyampaikan laporan pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah PT PLN (Persero) dan orang/badan yang menggunakan genset sebagai sumber energi listrik.

Perhitungan Pajak Penerangan Jalan
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan: 
  • dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; 
  • dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. 

Tarif Pajak

Perhitungan Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak


Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Jumat, 26 Februari 2016

Pajak Daerah - Pajak Reklame

Tidak sedikit pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi isu dan perbincangan nasional di media. Semula hanya 'sekedar' melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun tiba-tiba menjadi bola panas, mencuat dalam isu perpolitikan yang hangat. 

Salah satunya adalah pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Terkait pelaksanaan Pajak Reklame ini, setiap Kepala Daerah perlu menetapkan sebuah produk Peraturan Kepala Daerah yang menjadi opsi acuan perhitungan penetapan kewajiban Pajak Reklame. Tatkala Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang kerap disapa Ibu Risma, menetapkan Peraturan Walikota Surabaya mengenai Nilai Sewa Reklame, membuat terperanjat para pengusaha Reklame di Kota Surabaya. Dengan dasar ketetapan baru tersebut, pengusaha reklame akan dikenai kenaikan Pajak Reklame bila dibandingkan dengan penetapan Pajak Reklame sebelumnya. Hal ini yang akhirnya dijadikan 'amunisi' bagi DPRD Kota Surabaya untuk memunculkan usulan pemakzulan (penon-aktifan) Risma dari tampuk Walikota Surabaya. Namun pada akhirnya upaya pemakzulan tidak berhasil, bahkan beberapa pengusul impeachment ada yang mengalami recall dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya.

Definisi
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

Berkenaan dengan definisi tersebut, maka reklame dengan redaksi pesan yang tidak ditujukan untuk tujuan komersial tidak menjadi ruang lingkup pengenaan Pajak Reklame, seperti iklan layanan masyarakat, iklan keagamaan, iklan penyelenggaraan politik nasional dan lain-lain.

Bagaimana dengan iklan seperti ini? :)

Objek Pajak 
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame, meliputi:
  1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  2. Reklame kain;
  3. Reklame melekat, stiker;
  4. Reklame selebaran;
  5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  6. Reklame udara;
  7. Reklame apung;
  8. Reklame suara;
  9. Reklame film/slide; dan
  10. Reklame peragaan. 
Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  1. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  5. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Fiskus maupun Wajib Pajak banyak yang tidak mengetahui pengecualian objek pajak terkait nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha usaha. Kerap kali terjadi Pemerintah Daerah tetap mengenakan Pajak Reklame pada reklame walaupun pemasangannya menempel pada bangunan usaha.

Ilustrasi mengenai pengecualian objek dimaksud, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada reklame yang mana akan menjadi pengecualian objek Pajak Reklame?


Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. 
Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Diusahakan sendiri, yaitu dari proses desain, produksi, izin serta proses pemasangannya diupayakan sendiri oleh pihak (orang/badan) yang mengiklankan produknya. Apabila cara seperti ini yang dilakukan maka subjek pajak dan wajib pajak adalah orang atau badan itu sendiri.
  2. Diselenggarakan melalui pihak ketiga, yaitu pihak yang mengiklankan produknya melakukan kerjasama pembuatan dan pemasangan pada pihak ketiga antara lain agensi periklanan. Maka Subjek Pajaknya adalah pihak yang mengiklankan produk, sedangkan pihak ketiga sebagai Wajib Pajak Reklame.
Perhitungan Pajak Terutang
Pemungutan pajak reklame termasuk dalam jenis pajak official assessment, sehingga penetapan pajak terutang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak
Tarif pajak reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi 25%.

Dasar Pengenaan Pajak

  1. Apabila penyelenggaraan reklame dilakukan oleh pihak ketiga, maka dasar pengenaan pajak dilakukan berdasarkan nilai kontrak pembuatan dan pemasangan reklame. Namun bila Pemerintah Daerah tidak mengetahui nilai kontrak atau dianggap tidak wajar, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan Nilai Sewa Reklame sebagai acuan perhitungan.
  2. Apabila penyelenggaraan reklame diusahakan sendiri, maka Dasar Penggunaan Pajak menggunakan Nilai Sewa Reklame.

Nilai Sewa Reklame (NSR)
Nilai Sewa Reklame ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota yang menguraikan nilai komponen perhitungan pajak terutang beserta tata cara perhitungannya. Nilai Sewa Reklame dapat memperhitungkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. 

Bila melihat rumus perhitungan pajak reklame, tarif pajak bukanlah satu-satunya yang menjadi komponen dominan besaran pajak reklame. Apabila terjadi ketetapan tarif pajaknya kecil, namun  Nilai Sewa Reklamenya menggunakan satuan nilai rupiah yang tinggi, maka pajak terutang akan tetap relatif tinggi.

Kamis, 18 Februari 2016

Pajak Daerah - Pajak Hiburan

Fungsi Pajak kerap dipandang secara dominan dari sudut pelaksanaan fungsi budgeter, dengan raihan pendapatan yang akan menjadi dikelola dalam APBN/APBD untuk mendanai keperluan pemerintah dalam tujuan mensejahterakan masyarakat. Padahal selain fungsi budgeter, Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah juga mengelola fungsi pajak yang lain secara bersamaan yaitu fungsi regulerend (mengatur). 

Penerapan Sin Tax, yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi Pajak Dosa, merupakan salah satu implementasi dari fungsi regulerend. Pemerintah diberikan kewenangan untuk menghambat, mendiskriminasi, atau membuat ketentuan disinsentif pada aktifitas atau produk yang dipandang akan berdampak negatif pada masyarakat. Perwujudan disinsentif dapat diberlakukan dengan menggunakan instrumen pungutan Pajak.

Di tingkat Pemerintah Pusat, penerapan Sin Tax dilakukan dengan pemungutan Cukai pada produk rokok dan minuman beralkohol. Cukai dikategorikan sebagai Sin Tax, disebabkan produk yang dikenakan pungutan cukai ditetapkan sebagai produk yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan.

Pada level Pemerintah Daerah, penerapan Sin Tax dapat terlihat pada ketentuan diskresi penetapan tarif Pajak Hiburan tertentu yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan harga produk atau jasa yang akan ditawarkan pada konsumen akan begitu tinggi, disebabkan proporsi pajak dalam harga jual yang begitu besar.

Definisi
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek Pajak
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas pada jenis hiburan sebagai berikut:
  1. tontonan film;
  2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
  4. pameran;
  5. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  6. sirkus, akrobat, dan sulap;
  7. permainan bilyar, golf, dan boling;
  8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga.
Penyelenggaraan hiburan pada uraian di atas tidak berarti kesemuanya menjadi wajib dipungut Pajak Hiburan oleh Daerah. Pemerintah Daerah dapat memilih jenis penyelenggaraan hiburan mana saja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk dipungut Pajak Daerah.


Permainan Golf tidak lagi menjadi objek Pajak Hiburan, disebabkan telah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-X/2012 bahwa Kata Golf dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan  dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan ketentuan penetapan Objek Pajak Hiburan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, maka aktifitas bisnis yang dipersepsikan sebagai tempat hiburan dan sedang marak penyelenggaraannya saat ini, seperti tempat wisata, waterpark, lapangan fustal pemancingan dll, tidak dapat dijadikan Objek Pajak Hiburan disebabkan objek pajak bersifat closed list, hanya diperkenankan dipungut pada jenis hiburan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Hiburan.


Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan yaitu konsumen penikmat hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan yaitu pengusaha penyelenggara hiburan.

Perhitungan Pajak Hiburan

Pajak Terutang = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Termasuk jumlah uang yang seharusnya diterima adalah termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. 

Tarif Pajak Hiburan 
Secara umum penyelenggaraan ditetapkan tarif pajak paling tinggi sebesar 35%Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dari diskresi (keleluasaan) penetapan tarif Pajak Hiburan, dapat dilihat sisi fungsi regulerend. Daerah diberi kewenangan untuk merestriksi jenis hiburan yang tidak dikehendaki oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan Pajak sampai ke tingkat yang sangat tinggi yaitu 75%. 

Sebagai contoh Qanun (Perda) Pajak Hiburan Kota Banda Aceh dengan uraian tarif sebagai berikut:
  • Tarif pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima Persen).
  • Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa tarif pajak ditetapkan 75 % (tujuh puluh lima persen).
  • Khusus hiburan berupa panti pijat tunanetra dan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak sebesar 10 % (sepuluh persen). 
Dari pengaturan tersebut, dapat disimpulkan Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pemihakan pada hiburan kesenian rayat/tradisional, di sisi lain merestriksi penyelenggaraan hiburan-hiburan tertentu.

Perhitungan Pajak Hiburan Insidentil
Dari jenis hiburan yang menjadi objek Pajak, terdapat beberapa jenis yang dalam penyelenggaraannya dikategorikan sebagai penyelenggaraan hiburan insidentil. Pertunjukan musik, tari, fashion show merupakan beberapa contoh jenis hiburan yang umumnya tidak diselenggarakan terus menerus sepanjang tahun. Pertunjukan atau konser musik misalnya, terkadang hanya 1 atau 2 kali pertunjukan diselenggarakan di satu wilayah kabupaten/kota.

Dengan karakteristik seperti itu, mekanisme pemungutan Pajak Hiburan akan dapat berbeda dengan jenis hiburan yang diselenggarakan secara terus menerus. Identifikasi wajib pajak yang ditetapkan melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) biasa digunakan pada pemungutan pajak atas objek pajak yang ada sepanjang tahun. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan insidentil bisa jadi akan berbeda pada pengukuhan wajib pajak serta mekanisme penyetorannya.   

(M. Lukmanul Hakim)